18 September 2010

INFRASTRUKTUR POLITIK

Infrastruktur politik yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadapa kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, dibentuk partai-partai politik. Selain partai politik, terdapat juga organisasi abstrak tidak resmi. Kelompok ini disebut kelompok penekan dan kelompok yang mempunyai kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Antara bagian-bagian suprastruktur politik dengan unsur-unsur infrastruktur politik terdapat hubungan saling memengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan politik yang serasi. Unsur-unsur infrastruktur politik berfungsi memeberikan masukkan kepada suprastruktur politik. Dengan memerhatikan masukkan-masukkan tersebut, suprastruktur politik dapat menentukan kebijakan umum atau keputusan politik.

Prof. Miriam Budiardjo memberikan definisi partai olitik secara umum yaitu suatu kelompok orang yang terorganisir, dan anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Yang mendorong didirikannya partai politik adalah dikarenakan adanya persamaan-persamaan berikut:
a. Persamaan kepentingan
b. Persamaan cita-cita politik
c. Persamaan keyakinan agama

Dalam partai politik, gagasan mengenai kehidupan politik tersusun secara sistematik sehingga menjadi satu ideologi partai. Selanjutnya partai akan memperjuangkan agar ideologinya dapat menjadi landasan kebijaksanaan umum negara.

Prof. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Tugas pokok partai politik adalah menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah
b. Berfungsi mendidik warga negara menjadi manusia sebagai makhluk sosial
c. Berfungsi mengajak warga negara berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan
d. Berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat negara


Infrastruktur Politik di Indonesia

Kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan sosial dan politik rill di dalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik” yang mencakup 5 komponen yaitu :
partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik dan tokoh politik.

a. Partai Politik (political party) di Indonesia

Menurut Husazar dan Stevenson, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan angota-anggotanya dalam jabatan pemerintah.



b. Kelompok Kepentingan (interest group)

Aktivitasnya menyangkut tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran yang monolitis dan intensitas usaha yang tidak berlebihan serta mengeluarkan dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik di luar tugas partai politik.
Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan diidentifikasi kedalam jenis-jenis kelompok, yaitu :

- Kelompok anomik => Terbentuk diantara unsur masyarakat secara spontan
- Kelompok non-asosiasional => Jarang terorganisir secara rapi dan kegiatannya
- bersifat kadang kala.
- Kelompok institusional => Bersifat formal dan memiliki fungsi politik disamping
- artikulasi kepentingan.
- Kelompok asosiasional => kelompok khusus yang memakai tenaga professional
- yang bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur
- untuk memutuskan kepentingan dan tuntutan.

c. Kelompok Penekan (pressure group)

Salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah.

d. Media Komunikasi Politik(political communication media)

Salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya.





e. Tokoh Politik (political/figure)
Pengangkatan tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari berbagai sub-kultur dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan mereka pada peranan khusus dalam sistem politik.
Pengangkatan tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran sektor infrastruktur politik, organisasi, asosiasi, kelompok kepentingan serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat.

PERBEDAAN SISTEM POLITIK DI BERBAGAI NEGARA

Setiap negara memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan negara lain, baik dari segi ideologi, sistem politik, karakter kehidupan sosial, corak kebudayaan, lingkungan alam yang tidak sama, serta sejarah perjuangan suatu bangsa dan perkembangan politiknya.

1. SISTEM POLITIK NEGARA-NEGARA MAJU

a. Sistem Politik Inggris dan Negara-Negara Eropa Barat
Peristiwa bersejarah bagi Inggris adalah saat rakyat Inggris berhasil memaksa rajanya untuk menandatangani piagam-piagam yang mengatur hak dan kewajiban raja Inggris. Piagam-piagam tersebut hingga kini tetap menjadi konstitusi kerajaan Inggris. Sistem politik Inggris adalah demokrasi dengan sistem parlementer yang menganut aliran liberalistik, yaitu mendasarkan dan mengutamakan kebebasan individu yang seluas-luasnya.
Raja atau ratu Inggris merupakan lambang persatuan dan kesatuan yang senantiasa dibanggakan, adat dan tradisi dipertahankan, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dikuasai oleh partai yang menang dalam pemilihan umum. Partai oposisi tetap sebagai pendamping. Parlemen Inggris terdiri atas dua kamar, yaitu House of Commons yang diketuai perdana menteri dan House of Lords. Inggris dikenal sebagai negara induknya parlemen dan sistem pemerintahan kerajaan. Inggris dijadikan model pemerintahan parlementer yang menganut paham liberal.

b. Sistem Politik Uni Soviet (masa lalu) dan Negara-Negara Eropa Timur
Sistem pemerintahan di Eropa Timur dikenal dengan sistem pemrintahan proletariat atau komunis. Dalam sistem ini usaha pertama sebenarnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat banyak (kaum proletar), tapi karena rakyat tersebut dihimpun dalam organisasi kepartaian maka akhirnya menjadi dominasi partai tunggal yang mutlak, yaitu partai komunis.
Paham komunis mengutamakan kepentingan kolektif dan menghapuskan hak individu, untuk kemudian menjadi pejuang-pejuang partai. Partai komunis menjadi satu-satunya partai yang tidak memiliki saingan, dan memonopoli keadaan, mendominasi pemerintah, keinginan partai komunis adalah keinginan negara. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah diktator proletariat.
Lembaga tertinggi di negara ini adalah Supreme Soviet yang terdiri dari dua kamar dan masing-masing mempunyai kekuasaan yang seimbang. Lembaga tersebut, yaitu Soviet of The Union dan Soviet of The Nationalities. Di dalam Supreme Soviet dibentuk lagi sebuah Presidium yang ketuanya menjadi Presiden Rusia. Pada prinsipnya lembaga kepresidenan ini bersifat kolektif yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua pertama ditambah dengan wakil ketua lain, yang diambil dari 15 orang para ketua Soviet tertinggi dari 15 Uni Republik, satu orang sekretaris, dan 21 orang anggota. Perkembangan selanjutnya setelah runtuhnya Uni Soviet, masing-masing republiknya bersatu dalam CIS (Commontwealth of Independent Srates).


C. Sistem Politik Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah Negara federal (Negara Serikat) yang terdiri dari Negara-negara bagian yang sama sekali terpisah dari Negara induknya, kecuali dalam hal keamanan bersama. Bahkan Negara bagian mempunyai undang-undang sendiri. Amerika Serikat adalah satu-satunya Negara yang melaksanakan teori trias politica secara konsekuen, yaitu pemisahan kekuasaan dengan tegas antara legislative, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislative terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu senat yang beranggotakan wakil-wakil Negara bagian, masing-masing 2 orang senator, dan house of representative yang beranggotakan wakil-wakil dari Negara bagian yang jumlahnya tergantung dari jumlah penduduk masing-masing Negara bagian. Presiden melakukan kekuasaan eksekutif dan dipilih langsung oleh rakyat. Kekuasaan legislative dilaksanakan oleh congress (senate dan House of representative), sedangkan kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung (supreme court of justice).
Semua Negara bagian harus berbentuk republik dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Di Negara ini hanya ada dua partai politik yang memperebutkan jabatan politis, yaitu partai demokrasi dan partai republic. Hampir setiap saat rakyat Amerika Serikat melakukan pemilihan umum dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden,dll.
Indonesia juga menerapkan Sistem pemerintahan presidensial. Menganut system pemisahan kekuasaan, melainkan system pembagian kekuasaan, artinya antara kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif tidak benar-benar terpisah tetapi masih ada hubungan kerja sama antara lembaga satu dan lembaga lainnya.

D. Sistem Politik Prancis
Bermula dari revolusi Prancis tahun 1789, rakyat menjebol penjara bastilleyang merupakan lambang monarki absolute, dan berlanjut pada hukuman mati bagi raja louis XIV sekeluarga, penghapusan hak-hak istimewa kaum bangsawan, serta ditetapkan pernyataan hak asasi manusia dan warga Negara (declaration des droits de I’ homme et ducitoyen) maka pemerintahan demokrasi diprancis dimulai dengan semboyan liberte, egalite, fraternite (kemerdekaan, persamaan, persatuan).
Seperti juga halnya di Indonesia, kita mengenal pemerintahan Orde Lama, dan Orde Baru maka di Prancis pun dikenal pula adanya pemerintahan pada republic pertama sampai dengan yang kelima. Prancis merupakan Negara Republik Kesatuan.
Sistem politik Perancis tidak seperti sistem parlementer Inggris, di mana lembaga eksekutifnya adalah DPR, atau sistem pemisahan kekuasaan seperti yang dilakukan Amerika di mana Presiden harus memperhatikan Kongres. Sistem republik Perancis adalah sistem hibrida yang ditandai oleh Kepresidenan yang besar tanpa adanya lembaga seimbang yang sepadan.
Sistem politik perancis juga berbeda dari kebanyakan negara demokrasi yang melakukan pemilu dalam dua babak dan satu pemenang atau pemilu yang dilakukan dalam satu babak dan satu pemenang (Amerika Serikat, Inggris) atau perwakilan yang sebanding (Sebagian Negara Eropa) yang mana mengirim banyak partai (di putaran pertama) dan dua koalisi pilihan yang memiliki suara terbesar (di putaran kedua).

E. Sistem Politik Jepang
Mengenai Sistem politiknya, perdana menteri jepang mengepalai sebuah cabinet, dan sekaligus memimpin partai mayoritas di Majelis Rendah (shugiin), dan secara kolektif bertanggung jawab kepada parlemen yang disebut Diet/kokkai. Perdana menteri dan kabinetnya harus meletakkan jabatan bila tidak memperoleh kepercayaan lagi dari majelis rendah. Parlemen jepang terdiri dari dua badan, yaitu Majelis Rendah (shugiin) dan Majelis Tinggi (sangiin). Majelis Tinggi Terdiri dari wakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat jepang, Majelis ini berhak menangguhkan berlakunya Undang-Undang.


2. Sistem Politik di Negara-Negara Berkembang

a. Sistem Politik Cina
Dalam kekuasaan Eksekutif, jabatan kepala Negara dihapuskan maka orang pertama dalam Kepemimpinan Partai Komunis Cina yang menggantikan jabatan ini yaitu ketua partai itu sendiri, Sedangkan sekretaris jenderal partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri. Kekuasaan legislative dipegang oleh kongres rakyat nasional yang dikuasai oleh partai komunis cina. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat pleh pengadilan rakyat dibawah pimpinan Mahkamah Agung Cina.
b. Sistem Politik Iran
Dalam system pemerintahan Republik islam iran sejak jatuhnya dinasti syah iran, sebagai kepala Negara adalah imam kedua belas yang diwakilioleh faqih atau dewan faqih (Dewan keimanan). Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang walaupun diangkat oelh rakyat, tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh faqih atu dewan faqih. Penentuan seseorang untuk menjadi faqih dan ayatollah adalah berdasarkan kemampuan yang bersangkutan mengenal alquran.
kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Nasional Iran. Badan legislative ini selain membuat Undang-undang juga bertugas menggawasi baaddan eksekutif. Dalam membuat Undang-undang harus disesuaikan dengan alquran dan al hadits.

c. Sistem politik Arab Saudi
Kekuasaan eksekutif arab Saudi dipegang oleh kepala Negara (raja) yang sekaligus menjabat sebagai perdana menteri dan pimpinan agama tertinggi. Menghadapi, baru beberapa tahun ini arab Saudi membentuk badan legislative. Mengenai badan yudikatif, sistem peradilan terdiri dari pengadilan-pengadilan biasa, Pengadilan Tinggi Agama Islam di mekkah dan Jeddah serta mahkamah banding.
d. Sistem Politik Israel
Israel adalah penganut demokrasi parlementer yang meliputi kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif, ketiga kekuasaan ini saling mengawasi. Presiden Israel disebut Nasi, dipilih oleh parlemen (Knesset) untuk masa jabatan lima tahun, tetapi boleh menduduki 2 kali masa jabatan. Presiden juga dapat menunjuk anggota legislative.

3. Garis Besar Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara.
a. Perbedaan Bentuk Negara
Ada dua bentuk Negara, yaitu Negara kesatuan dan serikat. Negara kesatuan adalah Negara yangh bersusunan tunggal, artinya dalam Negara tidak ada Negara lain. Negara yang menerapkan sitem kesatuan yaitu RRC, Prancis, Indonesia, dan jepang.
Negara serikat atau Negara federasi adalah Negara yang terdiri dari beberapa Negara yang semula berdiri sendiri, kemudian Negara tersebut mengadakan ikatan kerja sama.
b. Perbedaan Bentuk Pemerintahan
Bentuk pemerintahan ada dua macam yaitu monarki atau kerajaan dan republic. Negara monarki, kepala Negaranya disebut raja atau ratu. Negara yang menerapkannya yaitu Saudi Arabia, Denmark, inggris, dll.
c. Perbedaan system kabinet
Kabinet ministerial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri di bawah pimpinan perdana menteri. Perdana sebagai eksekutif. Contoh Negara yg menerapkan yaitu inggris, jepang, Israel.
Kabinet Presidensial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh presiden. Menteri berperan sebagai pembantu presiden. Diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Menganut system trias politica, yaitu pembagian kekuasaan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif masih ada hubungan kerja sama.
d. Perbedaan Bentuk Parlemen
Bentuk parlemen ada dua yaitu monocameral dan bicameral. Parlemen yang monocameral, artinya terdiri dari satu kamar, misalnya Indonesia, RRC, Iran, dan Arab Saudi. Sedangkan Parlemen yang terdiri dari dua kamar (bicameral), antara lain Amerika Serikat, inggris, Uni Soviet, Jepang dan Prancis.


PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Berikut ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berkaitan erat dengan perturan-peraturan yang tertera dalam UUD 1945 untuk mengatasi pelaksanaan pemerintahan pada masa transisi atau masa peralihan dalam Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945.
Dengan ditetapkannya 4 Aturan Peralihan dan 2 Aturan Tambahan, PPKI bermaksud agar pemerintahan Negara Indonesia akan segeradapat berjalan dengan lancer. Berdasarkan pasal III Aturan Peralihan, PPKI telah menetapkan Ir.Soekarno dan Drs. Moh.Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan lembaga-lembaga Negara yang lain, seperti MPR, DPR dan DPA belum dapat di bentuk karena harus dibentuk dengan undang-undang.
Pada awal Orde Baru, terdapat serangkaian pembicaraan antara pemegang Surat Perintah 11 Maret dengan masyarakat yang diwakili oleh pimpinan partai politik dan sekertariat bersama Golongan Karya, yang menghasilkan sebagai consensus nasional yang berisi tekad bersama untuk:
a. Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945
b. Menentukan cara-cara untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, yaitu dengan cara:
1) Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
2) Memberikan dasar formal dan yuridis yang mantap bagi berlakunya UUD 1945
3) Mengamankan pelaksanaan Pasal 37 UUD 1945 dengan pengangkatan sepertiga anggota MPR termasuk ABRI
Untuk melaksanakan, dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, ditetapkan beberapa Undang-undang yaitu tentang Pemilihan Umum, tentang Pembentukan lembaga-lembaga tinggi Negara, dan Undang-Undang tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Selain itu dihasilkan pula beberapa ketetapan MPR tentang Tata cara pemilihan presiden dan Wakil presiden, serta tentang hubungan tata kerja antara Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Pada masa Orde Baru telah dilaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu pda tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 (sepuluh) kontestan, yaitu 9 (Sembilan) partai poloitik dan Golongan Karya, sedangkan pada pemilu-pemilu berikutnya diisi oleh 3 (tiga) kontestan, yaitu 2 (dua) partai politik (PPP dan PDI) dan Golongan Karya (Golkar).
Adapun system politik pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut.
Presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti diatur dalam pasal 4-15, dan Pasal 17 UUD 1945. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada akhir masa jabatannya presiden menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan haluan Negara yang ditetapkan oleh UUD dan ketetapan MPR.
DPR yang ada pada awal Orde Baru adalah DPRGR. Berdasarkan UU NO.10 tahun 1966, sebelum terbentuknya DPR hasil Pemilu, DPRGR berfungsi seperti DPR yang dimaksud dalam UUD 1945. Keanggotan DPR Orde Baru terdiri dari seluruh anggota DPRGR dikurangi anggota-anggota yang terlibat G 30 S / PKI, ditambah dengan anggota yang berasal dari komponen orde baru seperti KAMI, KASI, KAPI, dan sebagainya.
DPR menurut UUD 1945 berfungsi:
a. Bersama-sama Pemerintah membuat Undang-Undang
b. Bersama-sama Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
c. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemerintah sehari-hari









No comments:

Post a Comment

Silakan Berikanlah Komentar Yang Positif dan Membangun. Happy Blogging gaes !! :)