26 March 2010

SUBSTANSIALITAS DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU

Belum lama berselang saya sempat berdiskusi ringan dengan seorang rekan yang bercerita soal permasalahan Hak Cipta temannya yang sedang ia coba bantu untuk damping. Jadi ceritanya, temannya rekan saya ini adalah seorang musisi yang lagunya tiba-tiba tanpa permisi dipakai oleh sebuah rumah produksi sebagai musik latar pada tayangan iklan sebuah produk komersial. Si musisi sendiri baru tahu kalau lagunya dipakai setelah beberapa orang temannya mencoba mengkonfirmasi hal tersebut, karena memang bagian lagu yang dipakai tidak terlalu panjang namun toh tetap dikenali banyak orang. Tidak diketahui apakah ada yang sampai minta traktir kepada si musisi tadi gara-gara menyangka ia pasti menerima royalty yangbesar untuk lagunya tersebut, cuma kalau sampai ada ya lengkaplah penderitaan kawan kita satu itu…

Pada dasarnya, prinsip dasar perlindungan Hak Cipta sendiri seperti yang tertuang pada Pasal 2 Ayat 1 UU no.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya – termasuk di antaranya lagu, dimana dengan adanya hak eksklusif tersebut maka tidak ada seorangpun yang boleh mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut tanpa sepengetahuan dan/atau seijin si pencipta.
Pada tataran teori prinsip ini memang terlihat begitu lugas dan sederhana: anda pakai lagu orang tanpa ijin berarti anda melanggar Hak Cipta dan andapun bisa digugat atau masuk bui. CD-CD audio atau versi MP3 bajakan yang sering kita beli (ooops!…) di kaki lima adalah versi “sederhana” dari pelanggaran Hak Cipta berdasarkan prinsip ini, meskipun toh terbukti penindakannya juga nggak sederhana-sederhana banget. Tapi masalah pelanggaran Hak Cipta atas lagu bukan hanya sekedar soal CD-CD bajakan di Glodok atau Mal Ambasador semata. Bagaimana dengan penjiplakan lagu baik seluruhnya maupun sebagian seperti yang sering kita jumpai sehari-hari, saat sebuah lagu baru, jingle iklan atau soundtrack sinetron yang kita dengar kok kayaknya sangat mirip dengan lagu lain yang lebih dulu terkenal? Bisakah disebut telah terjadi pelanggaran Hak Cipta atas dasar kemiripan belaka? Kalau ya, lantas kemiripan yang seperti apakah yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta?
UU Hak Cipta kita memang tidak terlalu spesifik mengatur mengenai masalah ini. Tidak bisa terlalu disalahkan tentunya, karena memang tidak baik kalau sebuah produk hukum setingkat UU mengatur terlalu detail dan mendalam. Yang tegas-tegas dinyatakan UU ya Pasal 2 itu tadi soal hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, ditambah aturan fair use di Pasal 15 yang mengecualikan penggunaan-penggunaan ciptaan untuk tujuan pendidikan atau nonkomersial dari pelanggaran Hak Cipta sepanjang menyebutkan sumbernya.
Namun setidaknya di penjelasan Pasal 15 UUHC sudah mengakui bahwa pengukuran terjadinya pelanggaran Hak Cipta akan lebih tepat jika dilakukan secara kualitatif dan bukan kuantitatif. Terlepas dari banyak atau sedikit, panjang atau pendek, tebal atau tipis, menurut UUHC jika bagian yang substansial dari suatu ciptaan sudah dipakai tanpa ijin si pencipta berarti pelanggaran hak cipta sudah dilakukan.
Cukup sampai disitulah UUHC kita bicara: “…bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan…”, titik. Soal bagaimanakah itu artinya “substansial” atau “khas”, pintu dibuka lebar-lebar kepada lembaga peradilan untuk menafsirkan dan pada akhirnya memutus. Celakanya, sampai saat ini sepertinya soal “substansial” dan “khas” ini belum pernah benar-benar dibahas dan diuji dalam perkara oleh lembaga peradilan kita, sehingga kitapun masih dibuat bingung mengawang-awang dibuatnya. Kalau sudah begini, tentu tidak ada salahnya kalau kita sedikit belajar dari rekan-rekan kita yang sudah lebih berpengalaman di luar sana.
Saat saya baru mulai “berkenalan” dengan bidang HKI, khususnya Hak Cipta, di bangku kuliah bertahun-tahun yang lalu, saya pernah diberitahu bahwa konon tolok ukur pelanggaran hak cipta sebuah karya musik adalah sebanyak “delapan bar”. Saya tidak tahu persis bagaimana istilah “bar” diartikan secara teknis notasi musik, mungkin satu baris notasi atau entahlah. Nah, adapun “aturan delapan bar” tadi kurang lebih maksudnya adalah bahwa suatu hak cipta sebuah lagu atau komposisi bisa dianggap telah dilanggar jika ada bagian dari lagu/komposisi itu sebanyak delapan bar yang diambil/direproduksi di sebuah lagu/komposisi yang lain tanpa seijin si pencipta. Kalau benar demikian, maka “aturan delapan bar” ini mengacu pada ukuran kuantitatif karena yang diukur adalah seberapa banyak atau panjang bagian lagu yang diambil oleh si pembajak.
Lantas apakah memang benar ada “aturan delapan bar” itu?
Sebuah kasus di tahun 1963 yang diputus oleh Pengadilan di Inggris Raya – Francis, Day & Hunter v Bron – memiliki kaitan yang erat dengan aturan delapan bar ini. Objek sengketa dari kasus ini adalah sebuah lagu populer berjudul “Why” yang ditulis oleh Robert Marcucci dan Peter De Angelis dan dinyanyikan oleh Frankie Avalon hingga menjadi hit di Amerika Serikat pada tahun 1959 dituduh menjiplak dan melanggar hak cipta lagu “In a Little Spanish Town” karya Mabel Wayne dan Sam Lewis yang lebih dahulu populer di Inggris tahun 1928 oleh Paul Whiteman & His Orchestra. Tuduhan tersebut didasarkan atas perbandingan lembar notasi balok musik dari kedua lagu yang menunjukkan kemiripan yang nyaris identik pada delapan bar pertama, meskipun selanjutnya kedua lagu cukup berbeda satu sama lain.
Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini kemudian memang mengakui kalau delapan bar pertama kedua lagu memang identik. Namun Majelis Hakim tersebut kemudian menyatakan – berlainan dengan yang umum kita ketahui selama ini tentang “aturan delapan bar” – bahwa bukanlah kesamaan identik pada “delapan bar” itu yang menentukan telah terjadi pelanggaran hak cipta atau tidak. Bahkan jika keseluruhan bagian kedua lagu identik sekalipun, bisa saja pelanggaran tidak terbukti kalau tidak memenuhi unsur-unsur lainnya.
Majelis dalam putusannya lantas mengeluarkan fatwa mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan terjadinya pelanggaran hak cipta atas karya musik. Pertama, mesti ada kesamaan yang objektif dan substansial di antara ke dua karya, meskipun tidak perlu kesamaan yang identik atau persis sama sekali. Gampangnya barangkali, meskipun tidak selamanya seperti itu, kesamaan di antara kedua lagu tersebut secara obyektif bisa membuat orang menganggap bahwa lagu kedua merupakan jiplakan dari lagu yang pertama.
Kedua, harus terdapat hubungan kausal antara kedua lagu. Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa lagu yang dianggap melanggar memang bersumber dari, atau ditulis berdasarkan, lagu yang lebih dahulu. Wah, susah dong kalau begini caranya. Bagaimana bisa dibuktikan seperti itu?
Rupanya Majelis Hakim juga tidak mau susah-susah, karena menurut mereka dalam kasus ini cukup kalau hakim dapat diyakinkan bahwa penulis lagu yang dianggap melanggar/menjiplak mengenal atau memiliki akses terhadap lagu yang dijiplak tadi. Sebagai contoh, kalau misalnya lagu “Stars are Blind”-nya Paris Hilton dianggap menjiplak karena memiliki kesamaan obyektif dengan lagu “Kingston Town” yang dipopulerkan oleh UB40, maka berdasarkan aturan tadi pencipta dan produser lagu Paris Hilton harus bisa meyakinkan hakim kalau mereka samasekali tidak pernah mengetahui tentang, apalagi mendengar, lagu “Kingston Town“.
Kalau dilihat dari kasus Frances, Day & Hunter v Bron di atas, maka dapat dikatakan bahwa “delapan bar” dari sebuah lagu, ataupun ukuran-ukuran kuantitatif lainnya seperti sepuluh prosen jumlah halaman buku misalnya, bukanlah ukuran yang tepat dipergunakan untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Sebaliknya, ukuran kualitatiflah yang harus dipergunakan untuk menyatakan bahwa bagian substansial dari suatu karya telah dilanggar oleh karya lain. Urusan kita ternyata belum tuntas di sini, pertanyaan kembali lagi ke awal: bagaimana cara menentukan bagian yang “substansial” tadi?
Sebuah kasus lain yang lebih “jadul” lagi dan sama-sama diputus oleh pengadilan di Inggris mungkin bisa sedikit membantu kita menjawab misteri ini. Pada tahun 1934 sebuah perusahaan penerbit musik di Inggris menggugat sebuah rumah produksi newsreel, tayangan berita yang diputar di bioskop sebelum film dimulai pada era sebelm televisi, karena dalam salah satu newsreel yang telah ditayangkan terdapat alunan lagu “Colonel Bogey’s March” yang hak ciptanya dimiliki oleh penerbit musik tersebut. Newsreel yang diputar sebenarnya berisi liputan upacara peresmian sebuah akademi Angkatan Laut di Suffolk, dimana kelompok musik AL memainkan mars tersebut. Bahwa mars tersebut dimainkan oleh kelompok musik AL tidak dipermasalahkan oleh si penerbit musik karena konteksnya yang non-komersial, tapi bahwa liputan berita tadi ternyata “menangkap” sebagian dari lagu yang sedang dimainkan tersebut ternyata jadi masalah. Padahal newsreel itu sendiri hanya memuat 20 detik dari keseluruhan lagu mars yang panjangnya kurang-lebih empat menit itu.
Yang jadi masalah, sebagaimana pembelaan si rumah produksi dalam kasus Hawkes & Son (London) v Paramount Films Service Ltd tersebut, substansialkah duapuluh detik jika dibandingkan dengan empat menit keseluruhan lagu, atau kurang lebih hanya sekitar 8% saja?
Majelis Hakim dalam kasus ini menegaskan bahwa substansialitas dari sebuah karya yang diambil tidak bisa diukur secara kuantitatif. Duapuluh detik atau empat menit, delapan atau seratus prosen, tidak ada bedanya dalam hal ini. Untuk lagu atau komposisi musik, Majelis Hakim menyatakan bahwa harus dijadikan pertimbangan apakah bagian dari sebuah lagu yang dijiplak dan dipergunakan dalam sebuah lagu yang baru, meskipun telah diaransemen ulang sedemikian rupa, namun tetap bisa dikenali “asal-usul”-nya sebagai bagian yang khas dari lagu awal yang dijiplak tadi.
Kalau sebagian besar dari kita di Indonesia ini ditanya seperti apakah lagu yang judulnya “Colonel Bogey’s March” tadi, mungkin banyak yang akan menggelengkan kepala tanda tidak tahu. Asal tahu saja, bagian paling khas dari lagu ini yang juga menjadi bagian yang dipersoalkan dalam kasus Hawkes & Son (London) v Paramount Films Service Ltd di atas juga cukup populer di Indonesia sebagai jingle iklan salah satu obat sakit kepala terkemuka di dalam negeri yang bintang iklan utamanya belum lama ini berhasil memenangi pilkada sebagai Wakil Gubernur di propinsi Jawa Barat…
Urusan mengukur substansialitas dari suatu bagian dari karya musik terkait pelanggaran Hak Cipta memang bukan perkara sederhana. Majelis Hakim dalam kedua perkara di atas, contohnya, ternyata memilih untuk tidak memberikan aturan yang pasti dan hanya sekedar memberi garis-garis besar langkah yang bisa dilakukan, karena ukurannya memang tidak akan pernah sama untuk setiap kasus yang berbeda.
Plagiarisme dalam bermusik sendiri masih menjadi isu yang kontroversial. Musisi nyentrik Ahmad Dhani dalam sebuah wawancara dengan majalah musik terkemuka Rolling Stone edisi Indonesia pernah menyatakan kalau isu plagiarisme hanya digembar-gemborkan oleh orang yang kurang kerjaan karena toh dari sejak dahulu kala para musisi dunia sekalipun gemar menginspirasi (baca: “menjiplak”…:p) satu sama lain. Banyak sekali lagu yang mirip satu sama lain. Apakah lagu “Sempurna” milik Andra and the Backbone merupakan plagiat dari lagu “Dust in the Wind” milik Kansas? Bagaimana dengan kemiripan lagu India “Sawan Ka Mahina” dengan “Sembako Cinta”-nya Thomas Djorghi, seperti banyak lagu-lagu dangdut lainnya? Terus juga lagu “Fool to Cry”-nya The Rolling Stones dengan “Bimbim Jangan Menangis”-nya Slank? Atau bagaimana soal lagu “Terang Bulan” dengan lagu “Negaraku” yang menjadi lagu kebangsaan negeri tetangga kita Malaysia?
Meskipun plagiarisme sendiri bukanlah masalah hukum, namun plagiarisme bisa saja berkembang menjadi isu hukum terutama menyangkut pelanggaran hak cipta manakala unsur-unsurnya terpenuhi. Sebagian musisi mungkin seperti Ahmad Dhani, tenang-tenang saja baik saat sedang dijiplak maupun menjiplak. Tapi toh yang tergerak sampai memperkarakan ke pengadilan juga tidak sedikit. Pemegang hak cipta atas lagu “Kingston Town” yang saya ceritakan di atas tadi misalnya, tempo hari sempat mengajukan gugatan terhadap produser lagu “Stars Are Blind”-nya Neng Paris meskipun saya belum dengar kabar terakhir kelanjutan kasusnya. Terakhir bahkan gitaris kawakan mantan personil Deep Purple Joe Satriani dikabarkan tengah menggugat grup musik Coldplay ke pengadilan federal di Los Angeles lagu tahun 2008 berjudul “Viva La Vida” milik grup musik senegaranya itu dianggap mengambil dan mempergunakan tanpa ijin bagian yang substansial dari komposisi gitar instrumental berjudul “If I Could Play” yang dirilisnya tahun 2004.
Gugat menggugat seperti ini memang belum terjadi di Indonesia, tapi belum tentu tidak akan terjadi. Dan kalau waktunya tiba nanti, mudah-mudahan tidak akan ada pencari keadilan yang kecewa hanya gara-gara: “Undang-Undang-nya tidak mengatur soal itu, tuh….”



1 comment:

  1. klo dilrang membajak tar mreka tidak kerja n jd pengangguran tp klo dibiarkan kasian penciptanya,,,,,ciptakannya butuh waktu tenaga n penuh inspirasi

    ReplyDelete

Silakan Berikanlah Komentar Yang Positif dan Membangun. Happy Blogging gaes !! :)